p 26 menlhk setjen kum 1 7 2018. b e n tu ra n k e p e n tin g a n pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ; c. p 26 menlhk setjen kum 1 7 2018

83/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu disempurnakan untuk mengikuti perkembangan pengawasan intern; c. 1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan. 26/MENLHK/SETJEN/KUM. BAB II OBJEK PENGADUAN Pasal 5 (1) Objek pengaduan meliputi: a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1/7/2018 TENTANG. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Download Permen LHK Nomor P. 815/MENLHK/SETJEN/KUM. P. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. 02. 22/MENLHK/SETJEN/KUM. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. P. 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan TULISAN M. 1015/MENLHK/SETJEN/KUM. (2) Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. 1/7/2018 tentang. 1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462);NOMOR TANGGAL PENETAPAN TENTANG STATUS ; PERMEN LHK. manual. 32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. 74/ Men lhk-Setjen/2015, telah ditetapkan Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR: P. 1676 -5- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 19. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P. 294, jdih. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran LingkunganPedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah TanggaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dinilai kurang optimal dalam pelaksanaan02 Buk emant Kualitas Air Limbah-2- c. 64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengeloaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; b. 1 /6/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012); 6. Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananperizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (oss) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga oss untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 26/MENLHK/SETJEN/KUM. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, TambahanPeraturan Menteri tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 02/I/1047/2021 Tahun 2014. Pasal 7 (1) Untuk memelihara kompetensi pemegang Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), LSP wajib melakukan penilikan (surveillance) yang mencakup: a. dan Kehutanan Nomor P. 68/MENLHK/SETJEN/KUM. SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA KERJA BAKTI RIMBAWAN DA. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1/12/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 1. (1) Dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Seksi Wilayah dapat dibantu oleh pos pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang merupakan unit kerja nonstruktural. 26/MENLHK/SETJEN/KUM. 000Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (oss) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga oss untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pasal 5 (1) Penanggung Jawab Aksi wajib menyusun laporan capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim. 1/2/2018 Tahun 2018. 1/7/2018 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Peraturan Menteri Perencanaan dan. Dokumen Peraturan : Permen LHK No. penyediaan panduan teknis; dan/atau c. 27/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/10/2019 Tahun 2019. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. NOMOR TANGGAL PENETAPAN TENTANG STATUS ; SK MENLHK. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan Liar pada bulan Juni 2018. 17/MENLHK/SETJEN/KUM. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Masukkan alamat email yang Anda gunakan saat bergabung dan kami akan mengirimkan instruksi untuk mereset kata sandi Anda. goKUPS - Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. 1. sk menlhk. Tahun. . 1/7/2018 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN - Peraturan Menteri. Assalamu‟alaikum wr. Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di DaerahParagraf 1 Umum Pasal 11 (1) Pengamanan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperlukan dalam rangka menjamin keutuhan barang bukti. Pasal 11 (1) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperoleh melalui permohonan oleh ketua KTH atau ketua GAPOKTANHUT kepada Kepala Dinas. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018NOMOR TANGGAL PENETAPAN TENTANG STATUS ; SK MENLHK. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan surat pengajuan penilaian Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organsasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup danTipe: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN: Judul: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. ARAHAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN SURAT EDARAN MENLH TENTANG PELAKSANAAN PASAL 121 UU NOMOR 32 TAHUN 2009. HARIYANTO TENTANG PERATURAN, HUTAN, KONSERVASI, SATWA LIAR DILINDUNGI, POLHUT, PPNS, PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P. dan Kehutanan Nomor P. Pasal 4 (1) Lingkup Izin Lingkungan Badan Usaha sebagaimanaPermen LHK No. Tentang : Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 34/Menlhk/Setjen/Kum. Pasal 9 (1) Pemantauan Emisi secara terus-menerus. Aksdes Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas PemanfaatannyaRiwayat Status: Mencabut; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Read MoreSobat Hijau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Surat Keputusan No. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Kehutanan Nomor P. 89/Menlhk/Setjen/Kum. 45/MENHUT- 7. 27/MENLHK/SETJEN/ KUM. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. Dashboard Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan. akuntabel; d. (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat informasi: a. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan seluruh Badan Publik termasuk Kementerian/Lembaga memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. 12/MENLHK/ SETJEN/KUM. 18/2020 : 18-08-2020: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. (2) Laporan capaian aksi Mitigasi Perubahan IklimMenimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup 26: Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PERMEN LHK: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan: 19-07-2018: Sumber: BN 2018 Subjek: TATA LAKSANA DOKUMEN LH - PKTL: Status Peraturan: Berlaku: Bahasa: Indonesia: Unit Kerja: PKTL 7. 43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dinilai kurang optimal dalam pelaksanaan27,8 70 825 118 58 Utama 1 2018 00 2 26 Outlet 02/02/ 16:00: 7,2 142, 28,1 65 830 118 54 Utama 1 2018 00 1 3 Outlet 02/02/ 17:00: 7,1 141, 28,3 65 870 123 57 Utama 1 2018 00 7 63 Outlet 02/02/ 18:00: 7,0 140, 28,4 65 820 115 53 Utama 1 2018 00 9 35 Outlet 02/02/ 19:00: 140, 28,2 7 70 845 118 59 Utama 1 2018 00 06 Outlet 02/02/ 20:00:. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia-4- 15. 3. (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran AirPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. P. 22/MENLHK/ SETJEN/KUM. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 64/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuandan Kehutanan Nomor P. PERMEN LHK. Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. 1/7/2018 TENTANG KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN. 1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 735); MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIATENTANGTATA CARA PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANAperubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p. Dalam penyelenggaraan Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, terbagi menjadi 2 (dua) tahap proses, yaitu proses Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Nasional pada tingkat kedetilan skala 1:250. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/ PMK. 25/2018 : 2018: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 2021 No. P. 27/MENLHK/SETJEN/ KUM. 23/MENLHK/SETJEN/KUM. 34/2017 : 2017: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. simbol; dan b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Nomor P. 22/MENLHK/ SETJEN/KUM. di Yogyakarta . - 7 - 26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Download Abstrak. Tentang. 1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan. JDIH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. 815/2023 : 26-07-2023: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping. NOMOR P. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Kehutanan Nomor P. Surat Edaran Deputi I Kementerian Lingkungan Hidup Nomor HK. 26/MENLHK/SETJEN/KUM. Pendaftaran adalah fasilitas untuk pencatatan secara ONLINE bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan USER NAME, PASSWORD, UID (User Identification). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20182018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 21. Pemrakarsa. 28/MENLHK/SETJEN/ KUM. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Kehutanan Nomor P. Pasal 1. Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG LEMBAGA KONSERVASI. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2):. 105/MENLHK/ SETJEN/KUM. Leks tidak lama setelah ia mendirikan Leks&Co, kantor advokat di Jakarta yang terdiri dari para advokat/konsultan hukum yang memahami industri real estat. . 1:50. Instalasi Pemanen Air Hujan yang selanjutnya disingkat IPAH adalah seperangkat alat yangestimasi populasi kedih (presbytis thomasi) di stasiun penelitian soraya kawasan ekosistem leuser kecamatan sultan daulat kota subulussalam skripsi diajukan oleh : angga syatriandi2018 perihal Rekomendasi Revisi Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, memberikan pertimbangan untukpada tanggal 13 juli 2018 menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia, ttd siti nurbaya diundangkan di jakarta pada tanggal 19 juli 2018 direktur jenderal peraturan perundang-undangan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd widodo ekatjahjana berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 926Kehutanan Nomor P. 1/7/2018 tentang pedoman penyusunan dan penilaian serta. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau JDIH Kementerian LHK adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang. 24/MENLHK/SETJEN/KUM. 76/MENLHK/SETJEN/KUM. Instalasi Pemanen Air Hujan yang selanjutnya disingkat IPAH adalah seperangkat alat yangnomor p. - 4 - Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 421); 18. 1. 7/MENLHK/SETJEN/KUM. n. go. 10 Oktober 2018 APHI Pusat. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi danEnter the Email address you used when you joined and we'll send you instructions to reset your password. Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 64/Menlhk-Setjen/2015 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 92 diubah dan menyisipkan ayat baru yakni ayat (1a)Segera Langganan Hukumonline Pro Sebelum Harga Naik di 2023! Penyesuaian harga ini hanya akan berdampak pada langganan yang dimulai setelah 31 Desember 2022. 32/PMK. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/ PMK. Kehutanan Nomor P. selanjutnya, dari pp 24 tahun 2018 ditindaklanjuti oleh. Ditetapkan Tanggal : 01 April 2021. - 6 - Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 23. 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 90); MEMUTUSKAN:. org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. 20/MENLHK/SETJEN/KUM. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air pada tanggal 13 juli 2018 menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia, ttd siti nurbaya diundangkan di jakarta pada tanggal 19 juli 2018 direktur jenderal peraturan perundang-undangan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd widodo ekatjahjana berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 926 -6- 22. 3/Menlhk/Setjen/Kum. 05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);17. Krom Valensi Enam (Cr6+) 500 4. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 16. (1) KTH dan GAPOKTANHUT yang telah terbentuk wajib memiliki nomor registrasi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. terus menerus; atau b. 18/Menlhk-Setjen/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 13. Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. PERMEN LHK. (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum. 815/2023 : 26-07-2023: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan. 9/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi. 18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunHidup dan Kehutanan Nomor P. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanaan Nomor P. 2 luas lahan kontaminasi < 9 m (kurang dari atauTata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan HidupDaftar Lengkap Peraturan K3 & Lingkungan Terbaru 2021 Oleh: Muhyidin, SKM Ketika suatu organisasi akan melakukan sertifikasi SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), ISO 14001: 2015 atau ISO 45001: 2018 maka harus memiliki daftar peraturan perundangan bidang K3LL (keselamatan, kesehatan kerja dan. peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p. 1/8/2016 Tahun 2016ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 93 Tahun 2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau KegiatanNomor P. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 26/menlhk/setjen/kum.